Suap (lagi)

Indonesia nampaknya memang masih menjadi negara yang subur dengan praktek suap.
Buktinya, kasus-kasus suap semakin banyak yang terungkap.
Yang terakhir adalah kemarin, Rabu (9/4) pukul 02.00 di Hotel Ritz Carlton, kawasan Mega Kuningan, Jakarta.
AANN, anggota Komisi IV DPR, digerebek aparat KPK saat menerima suap dari AZ, sekretaris daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Katanya, suap itu untuk mempermulus pengalihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan industri dan ibu kota Bintan.
Sebagaimana diketahui, pengalihan hutan lindung di Desa Bintan Buyu menjadi ibu kota kabupaten itu kian berlarut-larut karena izin Menteri Kehutanan baru akan turun bila ada persetujuan dari DPR.
Karenanya, AZ yang menjabat ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Bintan lantas melobi AANN, seorang anggota DPR untuk memuluskan alih fungsi hutan lindung.
Menurut Jawa Pos, kawasan hutan lindung yang bakal dikonversi itu seluas 8.000 hektare. Sebagian besar lahan, 7.300 hektare, diperuntukkan sebagai central bussines development alias pusat bisnis dan perumahan. Sekitar 200 hektare lainnya untuk kantor pemerintahan. Kabarnya, di belakang perubahan alih status hutan ada kepentingan salah satu konglomerat.
Astaga dot com.
Indonesia..., duh Indonesia.
Kebiasaan suap, sogok menyogok masih saja dipelihara.
Siapapun bisa melakukan suap, siapapun bisa disuap. Parah.

Di sekitar dunia pekerja dan organisasi pekerja, issue suap juga sudah menjadi berita yang biasa didengar.
Terutama pada saat pembahasan upah atau UMK / UMS.
Katanya, perwakilan pekerja bisa diiming-imingi uang, atau disuap supaya menyetujui kenaikan upah yang tidak terlalu tinggi.
Untuk kepentingan pribadinya, perwakilan pekerja yang duduk di dewan pengupahan ini rela melakukan tindakan memalukan ini.
Mudah-mudahan saja berita miring seperti ini hanyalah kabar burung dan tidak benar.

Pekerjaan rumah bagi kita semua, pekerja adalah memikirkan metode terbaik supaya siapapun pemimpin organisasi pekerja, aktifisnya, dan perwakilan pekerja selalu berjuang demi anggota-anggotanya, dengan mengenyampingkan kepentingan pribadinya.
Kita juga mesti menyadari bahwa pemimpin organisasi pekerja, aktifisnya, dan perwakilan pekerja adalah juga manusia, sebagaimana seorang rocker.
Maka, pengorbanan mereka meluangkan waktu, tenaga dan mungkin juga biaya untuk perjuangan pekerja perlu dihargai dengan pantas. Dengan demikian mereka akan cukup kuat dari godaan menerima suap.
Jangan sampai suap-menyuap tumbuh berkembang di dalam pergerakan perjuangan pekerja.
Semoga.

(Gambar dari sini)